HAKIKAT DEMOKRASI
Demokrasi
Pengertian Etimologis
demos (rakyat) + cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan)
Langsung---> Demokrasi à Tak langsung
Pengertian Terminologis
Harris soche ---> bentuk pemerintahan rakyat ---> hak rakyat!
mengatur, mempertahankan, melindungi dari paksaan.
Hennry B. Mayo ---> sistem, jak um ditentukan mayoritas
wakil2 ---> diawasi rakyat ---> pemilihan berkala à terjamin
kebebasan politik.
International Commision for Jurist --->bentuk pemerintahan
---> hak keputusan politik WN ---> wakil2 ---> proses
pemilihan.
C.F. Strong ---> sistem pemerintahan ---> mayoritas dewasa
masy politik --->sistem perwakilan ---> pertanggungjawaban
pemerintah.
Samuel Huntington ---> sistem politik---> pembuat keputusan
kolektif yg kuat ---> dipilih mell pemilu ---> jurdil, berkala.
Abraham Lincoln (1863)
Government
of the people, by the people, and for the people
---> mandat, wakil, kepentingan rakyat.
Prinsip utama:
1. Freedom/Equality
2. People’s sovereignty
Demokrasi sbg Bentuk pemerintahan
Plato (klasik) : Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Mobokrasi/Okhlokrasi.
Nicollo Machiavelli (modern) : Monarki, Republik.
¨ Demokrasi sbg Sistem politik
Hennry B. Mayo, Samuel Huntington
Sistem politik
• Sistem politik demokrasi:
menjalankan prinsip2 demokrasi.
• Sistem politik non demokrasi:
otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, sistem komunis.
MACAM DEMOKRASI
· Individual
· Liberal
· Rakyat
· Pancasila
Prinsip-prinsip Sistem politik demokrasi:
1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif),
2. Pem. Konstitusional,
3. Pem. berdasarkan hukum,
4. Pem. mayoritas,
5. Pem. dng diskusi,
6. Pemilu yg bebas,
7. Parpol lbh dr satu & menjalankan fungsinya,
8. Manajemen terbuka,
9. Pers yg bebas,
10. Pengakuan thdp hak2 minoritas,
11. Perlindungan thdp HAM,
12. Peradilan bebas & tdk memihak,
13. Pengawasan thdp adm neg,
14. Mekanisme politik yg berubah à kehidupan pol masy – pem.,
15. Kebijakan pem. tanpa paksaan dr lembaga manapun,
16. Penempatan pejabat pem.: merit system, bukan poll system,
17. Penyelesaian damai, bukan kompromi,
18. Jaminan kebebasan individu,
19. Konstitusi/UUD demokratis,
20. Prinsip persetujuan.
DEMOKRATISASI
Tahapan 1
Pergantian penguasa non demokratis à penguasa demokratis.
Tahapan 2
Pembentukan lembaga & tertib politik demokrasi.
Tahapan 3
Konsolidasi demokrasi.
Tahapan 4
Praktik demokrasi sbg budaya politik bernegara
SYARAT DASAR PENYLENGGARA PEMERINTAH
YG DEMOKRATIS BERDASAR RULE OF LAW
1. Perlindungan konstitusional à menjamin hak2 individu & menentukan prosedurnya.
2. Badan kehakiman bebas à tdk memihak.
3. Pemilu bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat & beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).
· Komisi Internasional Ahli Hukum, konferensi di Bangkok, 1965.
NILAI (KULTUR) DEMOKRASI
1. Menyelesaikan pertikaian à damai & sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan à damai.
3. Pergantian penguasa à teratur.
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
5. Pengakuan & penghormatan à nilai keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan iptek.
8. Pengakuan & penghormatan à kebebasan.
· Henry B. Mayo dlm Miriam Budiardjo (1990)
LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI
1. Pemerintahan yg bertanggungjawab.
2. DPR à mewakili gol/kepentingan masy à dipilih mell pemilu à bebas & rahasia.
Dewan à control thdp pemerintah.
3. Organisasi politik lbh dr 1 partai.
4. Pers bebas menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan bebas menjamin HAM & memperthankan keadilan.
· Miriam Budiardjo (1997)
CIRI DEMOKRATISASI :
BERLANGSUNG SCR EVOLUSIONER
PROSES PERUBAHAN SCR PERSUASIF
PROSES YG TDK PERNAH SELESAI.
Perkembangan demokrasi di Indonesia
1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk,
sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS à Liberal.
1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal.
1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,
Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit
Presiden 5 Juli 59.
1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,
lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,
Demokrasi terpimpin (-).
1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &
kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,
Demokrasi Ps (-).
1998 – sekarang Reformasi, Presiden tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48
à 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,
Demokrasi Ps (+).
PERKEMBANGAN D.P
· MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959 DEMOKRASI PARLEMENTER
· MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965 DEMOKRASI TERPIMPIN
· MASA REPUBLIK INDONESIA III
MASA TH 1945-1959
DEMOKRASI PARLEMENTER
· BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI
· LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK
· KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP
· BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK MEMPEROLEH SALURAN POLITIK
MASA TH 1959-1965
· DOMINASI PRESIDEN
· PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG
· PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP
· PEMBUBARAN DPR HASIL PEMILU
· PEMBREDELAN PERS
· PRESIDEN SBG BADAN YUDIKATIF
MASA 1965-1998
· PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963
· UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO 14/1970
· DPR SBG ALAT KONTROL
· TNI + POLRI ---> ABRI ---> DWIFUNGSI ---> PESTA DEMOKRASI BERJALAN
MASA REPORMASI 1999-2003
BELUM ADA PAKAR, DEMOKRASI APA ?
GAMBARAN DEMOKRASI PANCASILA
© DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA
© MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI FALSAFAH BANGSA
© PRASYARAT UTAMA ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN & PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA
© MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI POLITIK PEMERINTAHAN
CIRI POKOK Demokrasi Pancasila
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
• UTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA & MASYARAKAT
• HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK
• KEPUTUSAN UTK BERSAMA
• SEMANGAT KEKELUARGAAN
• KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG JWBKAN
• MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT
• LAKSANAKAN HASIL KEPUTSAN MUSYAWARAH
TANGUNG JAWAB
0 komentar:
Posting Komentar